Opini : Antrean SPBU di Jember, Trauma Kolektif, dan Rapuhnya Literasi Krisis
Oleh : Haressa Lintang Rizkika
Antrean panjang di banyak SPBU Kabupaten Jember menunjukkan bahwa yang sedang bekerja bukan hanya kebutuhan bensin, tetapi juga kecemasan publik. Kecemasan itu muncul karena warga tidak sekadar membaca situasi sebagai aktivitas pembelian biasa, melainkan sebagai tanda kemungkinan krisis yang bisa berulang. Narasi tentang antrean lebih dulu beredar melalui influencer media sosial, lalu menyebar cepat ke ruang-ruang percakapan warga. Akibatnya, antrean tidak lagi dipahami sebagai fakta lapangan semata, tetapi sebagai sinyal bahaya yang mendorong orang untuk segera ikut bergerak.
Situasi ini menjadi lebih rumit karena informasi yang diterima warga datang secara cepat, tetapi tidak selalu utuh. Ketika publik menerima potongan informasi tanpa penjelasan yang memadai, tafsir yang muncul sering lebih besar daripada faktanya sendiri. Di satu sisi, ada warga yang datang ke SPBU karena takut stok menipis. Di sisi lain, dalam percakapan warganet Jember, khususnya komunitas IWJ, muncul anggapan bahwa antrean juga dipicu oleh adanya tengkulak yang memanfaatkan keadaan, bahkan dikaitkan dengan kelompok tertentu yang dikenal sebagai komunitas sepeda Thunder. Karena itu, antrean ini tidak bisa dibaca hanya sebagai perilaku panik warga, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang mempertemukan kecemasan, peluang ekonomi, dan lemahnya kontrol.
Konteks Jember membuat reaksi masyarakat semacam itu sebenarnya dapat dipahami. Pengalaman kelangkaan bensin pada tahun lalu meninggalkan ingatan yang belum sepenuhnya pulih di tengah warga. Saat jalur Gumitir ditutup, masyarakat Jember pernah merasakan bagaimana akses terhadap BBM terganggu dan antrean menjadi bagian dari pengalaman sehari-hari. Ketika kemudian muncul pernyataan Menteri Bahlil Lahadalia bahwa stok BBM Indonesia hanya cukup sekitar 20 hari, informasi itu tidak hadir di ruang kosong, melainkan bertemu dengan memori kolektif yang masih hidup. Dari sini terlihat bahwa respons warga hari ini tidak lahir tiba-tiba, tetapi tumbuh dari pengalaman krisis yang pernah mereka alami bersama.
Sehingga, antrean di SPBU dapat dibaca sebagai bentuk trauma kolektif yang aktif kembali ketika dipicu oleh informasi yang sensitif. Trauma kolektif bekerja ketika pengalaman buruk masa lalu tersimpan dalam ingatan sosial lalu muncul lagi setiap kali ada tanda-tanda yang dianggap serupa. Warga Jember yang pernah menghadapi kelangkaan karena gangguan distribusi tentu lebih mudah merasa terancam dibanding masyarakat yang tidak memiliki pengalaman serupa. Maka reaksi untuk datang lebih cepat ke SPBU bukan sekadar tindakan spontan, melainkan bentuk antisipasi sosial yang berangkat dari ingatan bersama. Karena itu, kepanikan yang terlihat di lapangan sesungguhnya juga merupakan ekspresi dari pengalaman krisis yang belum benar-benar selesai.
Apakah tindakan warga untuk berbondong-bondong ke SPBU itu salah. Sejatinya tidak, terutama jika dilihat sebagai cara masyarakat melakukan coping terhadap ancaman yang mereka rasakan. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, orang cenderung mengambil langkah yang dianggap paling aman untuk melindungi kebutuhan keluarga, pekerjaan, dan mobilitasnya. Mereka memilih mengisi bensin lebih awal karena takut berada pada posisi paling dirugikan jika situasi memburuk. Dari sudut pandang ini, perilaku tersebut bukan semata-mata irasional, tetapi merupakan respons manusiawi atas rasa tidak aman yang belum berhasil ditenangkan.
Masalahnya muncul ketika coping masyarakat tidak dibarengi dengan literasi yang cukup dan komunikasi publik yang bijak. Ketika warga terburu-buru menerima informasi tanpa sempat membacanya secara utuh, ruang publik menjadi mudah dipenuhi asumsi dan spekulasi. Potongan video, unggahan singkat, dan komentar media sosial sering diterima begitu saja tanpa proses verifikasi yang memadai. Dalam kondisi seperti itu, orang tidak lagi bertindak berdasarkan pemahaman yang jernih, tetapi berdasarkan rasa takut yang saling menular. Akibatnya, tindakan antisipatif yang awalnya wajar bisa berkembang menjadi kepanikan massal.
Di sinilah persoalan literasi masyarakat Indonesia perlu dibaca secara jujur. Rendahnya kebiasaan membaca secara utuh membuat publik mudah menangkap bagian yang mengagetkan, tetapi melewatkan konteks yang menenangkan. Pernyataan pejabat tentang stok BBM, misalnya, bisa dipahami sebagai informasi teknis yang perlu dicermati, tetapi di tangan masyarakat yang tidak terbiasa membaca secara lengkap, pernyataan itu justru berubah menjadi alarm ancaman. Hal yang sama terjadi ketika media sosial hanya menampilkan antrean tanpa menjelaskan kondisi distribusi secara proporsional. Maka rendahnya literasi bukan sekadar masalah pendidikan membaca, melainkan juga persoalan kemampuan sosial dalam mengelola krisis.
Maka, beban persoalan ini tidak layak diletakkan seluruhnya di pundak masyarakat. Pejabat publik juga harus diingatkan bahwa setiap pernyataan tentang kebutuhan dasar memiliki dampak psikologis yang besar di tengah warga. Seorang pejabat memang bisa benar secara data, tetapi belum tentu bijak dalam cara menyampaikan data tersebut. Ketika situasi publik masih sensitif, ketika masyarakat punya pengalaman krisis sebelumnya, dan ketika media sosial bekerja sangat cepat, setiap kalimat yang keluar dari pejabat dapat menjadi pemicu tafsir yang berlebihan. Karena itu, kebijaksanaan pejabat bukan hanya terletak pada apa yang disampaikan, tetapi juga pada bagaimana, kapan, dan dalam suasana apa pernyataan itu dikeluarkan.
Selain pejabat, media dan influencer media sosial juga memikul tanggung jawab moral yang tidak kecil. Dalam praktiknya, mereka sering menjadi pintu pertama yang membentuk persepsi masyarakat terhadap suatu peristiwa. Video tentang antrean di banyak SPBU Jember, misalnya, bisa membantu publik memahami keadaan jika disertai konteks yang cukup. Namun video yang sama juga bisa menyuburkan kepanikan jika hanya menonjolkan dramatisasi antrean tanpa penjelasan yang jernih. Karena itu, media dan influencer tidak cukup hanya menjadi penyebar informasi, tetapi juga harus menjadi bagian dari literasi publik yang menenangkan dan mencerdaskan.
Kondisi ini sekaligus memperlihatkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah memang perlu dipertanyakan secara serius. Perilaku massa dan gerakan kolektif yang tampak di SPBU menunjukkan bahwa banyak warga merasa harus datang sendiri untuk memastikan keselamatan kebutuhannya. Mereka tidak sepenuhnya yakin bahwa situasi akan tetap aman jika hanya menunggu penjelasan resmi. Antrean menjadi semacam tindakan pengamanan diri yang dilakukan secara bersama-sama karena rasa aman dari institusi belum sepenuhnya kuat. Dengan kata lain, kepanikan kolektif bukan hanya soal stok BBM, tetapi juga soal trust yang rapuh antara negara dan masyarakat.
Meski begitu, respons cepat pemerintah kali ini patut diapresiasi jika memang berhasil meredakan kepanikan dan menjaga distribusi tetap berjalan. Respons yang sigap penting bukan hanya untuk menstabilkan pasokan, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa negara hadir di tengah kecemasan warga. Ketika masyarakat melihat ada tindakan nyata, ruang bagi rumor biasanya akan menyempit. Ketika pengawasan diperketat, peluang tengkulak untuk mencari untung dari situasi panik juga dapat ditekan. Karena itu, kecepatan tanggap pemerintah seharusnya tidak dibaca sebagai penyelesaian sesaat saja, tetapi sebagai pelajaran kelembagaan yang perlu dipertahankan ke depan.
Sebagai penutup, peristiwa antrean SPBU di Jember memberi pelajaran bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan energi, tetapi juga ketenangan sosial. Ketenangan itu hanya bisa dibangun jika pejabat lebih bijak dalam berkomunikasi, media lebih bertanggung jawab dalam memberi literasi, pengawasan lebih tegas terhadap pihak oportunistik, dan masyarakat lebih sabar dalam membaca informasi. Pengalaman tahun lalu, pernyataan pejabat yang sensitif, longgarnya pengawasan, serta rendahnya literasi telah bertemu dan menghasilkan kecemasan yang bergerak secara kolektif. Semoga respons cepat pemerintah kali ini benar-benar menjadi pembelajaran bersama agar peristiwa serupa tidak terus berulang di kemudian hari.
Komentar
Posting Komentar